Dengan banyaknya Koperasi di wilayah Sultra yang mengalami mati suri, hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih belum berpihak pada nasib perkoperasian Indonesia. Keberadaan Koperasi dibutuhkan untuk peningkatan ketahanan ekonomi negara kita. Lalu bagaimana bangsa Indonesia bisa bersaing dalam MEA. bila koperasi dan perekonomian negeri masih ini  lemah.

“Kita hanya akan mejadi pasar bagi mereka. Koperasi harus ditumbuhkan kembali, supaya ekonomi kita kuat,” tegas Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso saat kunjungan spesifik ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (27/09/2016).

Ia menyatakan, bahwa dirinya akan meminta kepada Menteri Koperasi  supaya dilakukan perubahan terhadap anggaran koperasi. Dengan anggaran yang kecil pada saat ini, maka akan berdampak terjadinya ketidakmampuan dalam menjangkau 34 provinsi yang ada di Indonesia.

“Anggaran koperasi harus dirubah, kita akan minta kepada pemerintah pusat. Bila memang pemerintah berpihak pada ekonomi kerakyatan maka Koperasi harus diperkuat,” tandasnya.

Kunjungan spesifik yang dilakukan oleh Komisi VI ke Sultra adalah untuk lebih memastikan pelaksanaan UMKM dan KUR apakah sudah berjalan tepat dan memenuhi target yang diharapkan.

“Setelah kita melakukan pertemuan dengan pihak Pemda Sultra, ternyata memang masih ada kendala, yakni belum ada koordinasi yang baik antara perbankan-perbankan yang menyalurkan KUR dengan pemerintah daerah. Alokasi KUR di Sultra ini harus dikomunikasikan dengan pihak pemerintah, supaya tepat sasaran dan dapat diterima oleh orang-orang yang membutuhkan,” ucap anggota Dewan dari F-Golkar itu.

Ada dua KUR yang dikenal, yakni retail dan mikro.  Ternyata dalam prakteknya terdapat prosentasenya yang lebih besar pada sektor mikro, bukan pada retail. Sementara dengan kondisi perekonomian negara seperti sekarang ini, Komisi VI berharap KUR sebaiknya lebih di fokuskan untuk usaha retail, supaya dapat membantu ekonomi rakyat.

Banyak program pemerintah pusat yang belum dijalankan oleh pemerintah Provinsi maupun Kabupaten. Hal itu pula yang menyebabkan pihak perbankan merasa takut untuk menyalurkan dananya bila tidak ada jaminan dari pemerintah daerah. (dep,mp), foto : ryan/mr.